Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mencabut Peraturan Presiden (perpres) tentang legalisasi investasi minuman keras (miras) pada Selasa (02/03/21) kemarin.

Awalnya, Perpres itu tercantum dalam Nomor 10 Tahun 2021 soal Bidang Usaha Penanaman Modal di sektor miras.

Setelah mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak, seperti ulama, NU, MUI dan organisasi masyarakat (ormas), Jokowi pun memilih untuk mencabut aturan tersebut.

Itu ia ungkapkan secara langsung melalui konferensi pers yang dilakukan secara virtual di Istana Merdeka, Selasa kemarin.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat (ormas) serta tokoh-tokoh agama yang lain, saya sampaikan lampiran perpres pembukaan investasi baru industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” ujar Jokowi.

Meski dicabut, akan tetapi pemerintah juga tetap memberikan dua persyaratan khusus kepada para pengusaha yang menjual miras.

Syarat yang pertama, investor baru mendapatkan izin menjual miras di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Papua dan Sulawesi Utara. Mereka juga tentunya harus memperhatikan budaya-budaya yang ada di wilayah tersebut.

Kedua, pihak yang menanam modal dalam penjualan miras di luar provinsi itu, harus mendapatkan izin dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diusulkan gubernur setempat.

Melihat keputusan itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Cholil Nafis mengucapkan terima kasih kepada Jokowi.

Ucapan itu ia ungkapkan melalui beberapa akun media sosial pribadinya, seperti Twitter dan Instagram, pada Selasa, 2 Maret 2021.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden @jokowi atas kepekaan menerima aspirasi umat. Bahwa legalisasi investasi miras, dalam lampiran no. 31-32 Perpres Nomor 10 tahun 2021 dicabut. Mudah-mudahan negeri ini berkah dan sejahtera,” tulisnya.